Pemprov tak Boleh Lepas Tangan Soal Kasus Gizi Buruk

  BENGKULU, BE - Masih tingginya angka kasus balita gizi buruk di Provinsi Bengkulu disayangkan banyak pihak. Pasalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tidak ada sama sekali menganggarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Anggaran dalam mengatasi kasus gizi buruk diserahkan kepada masing-masing kabupaten kota.

Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu Seption Muhadi SAg kepada BE kemarin mengatakan, Pemprov seharusnya ikut menganggarkan dalam mengatasi kasus gizi buruk. Sehingga penanganan gizi buruk ini dapat dilakukan secara bersama-sama.

\"Dari DPRD mau saja menganggarkan, tapi soal usulan anggaran bukan dari kita tapi pihak eksekutif. Kita takut kalau kita yang usulkan, nanti jadi program titipan. Seharusnya ya dianggarkan,\" tambahnya.

Meski dari tahun ketahun angka kasus penderita gizi buruk telah mengalami penurun, Seption menyatakan hal itu harus tetap mendapatkan perhatian serius pemerintah. Sehingga kasus gizi buruk tidak lagi terjadi di Provinsi Bengkulu. \"Kasus gizi buruk harus tuntas. Masyarkat kita harus terjamin kesehatannya. Kita juga malu Bengkulu masih ada kasus gizi buruk,\" katanya.

Senada yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Parial SH, bahwa kasus gizi buruk harus ditiadakan di Bengkulu. Pemerintah juga tidak boleh lepas tangan dalam mengatasi permasalah tersebut. \"Gizi buruk ini harus ditindak lanjuti. Jangan sampai kasus ini terus terulang-ulang,\" ujar Parial.

Meski tidak dianggarkan tahun ini, dewan menyarakan kepada SKPD teknis dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi untuk berusaha menganggarkan dalam pemberantasan gizi buruk. \"Komisi IV akan siap mendorong untuk disahkan, kalau diusulkan anggarannya. Untuk saat ini, silakan provinsi dengan kabupaten bersinergi menyelesaikan masalah ini,\" tandasnya. (151)

Sumber: